Oleh: Andi Arsana | Maret 23, 2009

Jimly Asshiddiqie: Dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Facebook

“..Sekarang saya sedang kecanduan Facebook. Melalui facebook saya juga melayani konsultasi online. Mahasiswa S1 dari universitas tak jelas pun saya layani dan saya tanggapi pertanyaannya..”

Demikian Prof. Jimly Asshiddiqie berkisah saat diskusi dengan masyarakat Indonesia di Sydney dan sekitarnya di Konsulat Jendral RI Sydney.

Malam itu, 9 Maret 2009, ruang pertemuan di Konjen RI Sydney dipadati oleh masyarakat Indonesia yang tertarik meyimak pemaparan Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Prof. Jimly, demikian beliau akrab dipanggil, berada di Sydney karena diundang oleh Sydney University dalam sebuah seminar. Sebelum memaparkan pengetahuannya untuk khalayak umum di Sydney University, Konjen RI Sydney berinisiatif memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk menimba pengalaman dari beliau. Meskipun hujan cukup lebat dan tak berhenti dari sore, peserta diskusi sangat banyak.

Sebelum diskusi, semua peserta menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Konjen. Berbagai hidangan tersedia mulai dari pergedel jagung hingga ikan bandeng. Bumbu khas Indonesia yang pedas membuat peserta menikmati hidangan dengan lahap. Tidak ketinggaan, delegasi dari Wollongong pun ambil bagian menyantap hidangan yang berlimpah.

Di tengah kesibukan para peserta menikmati hidangan, Prof. Jimly muncul dari sebuah ruangan, bergabung dengan para peserta. Terjadilah interaksi yang akrab antara Sang Profesor dengan para calon pendengar. Seorang perempuan cantik dengan aktif mendekati profesor, ternyata dia adalah seorang lawyer. Lobi-lobi kecilpun terjadi sambil menyerahkan kartu nama. Orang-orang yang tertarik silih berganti mendekati Prof. Jimly sambil memperkenalkan diri masing-masing. Memang demikianlah rupanya interaksi para profesional.

Sekitar jam 8 malam, diskusi dimulai. Pak Konjen memperkenalkan Prof. Jimly secara singkat sebelum akhirnya beliau memulai.

”Pemilu 2009 ini sangat penting maknanya untuk bangsa kita.” Prof. Jimly mengawali pemaparannya. Beliau memang diminta Pak Konjen untuk bercerita soal pemilu, karena beliau adalah juga Ketua Dewan Kehormatan KPU. Prof. Jimly menegaskan bahwa bangsa kita telah melalui masa transisi selama 10 tahun sejak reformasi dan ini adalah masa-masa kritis untuk membuktikan bahwa reformasi dan demokrasi memang sesuai untuk bangsa kita. Berhasil tidaknya pemilu 2009 akan menentukan ke mana bangsa kita akan bergerak. Jika berhasil, bangsa ini akan maju terus dan konsolidasi akan terjadi, namun jika tidak, bangsa ini bisa balik kanan dan terpuruk lagi dalam kemunduran.

Ditegaskan bahwa Indonesia bisa saja mengalami hal yang sama seperti Jerman ketika Hitler muncul dan berkuasa. Kondisi Indonesia identik dengan kondisi Jerman saat itu. Waktu itu Jerman sedang mengalami perubahan untuk menuju demokrasi. Sayangnya Jerman gagal dalam transisi itu sehingga muncul kejenuhan dan ketidakpercayaan rakyat akan demokrasi. Rakyat menjadi jenuh dengan gagasan-gagasan demokrasi dan akhirnya berpaling pada gagasan lain yang ditawarkan Hitler. Jangan sampai kita gagal menjaga demokrasi di tahun ini karena ini bisa membuat rakyat jenuh dan tidak percaya. Di saat kritis seperti inilah bisa jadi rakyat akan berpaling pada gagasan-gagasan lain yang membuat bangsa ini bergerak mundur. Demikian Prof. Jimly menegaskan lagi dan lagi.

Prof. Jilmly adalah penutur ulung. Semua hadirin menyimak dengan sangat antusias meskipun beliau tidak menggunakan alat bantu presentasi. Pemaparannya diselingi humor-humor segar sehingga peserta tidak bosan dalam menyimak. Memang diskusi malam itu tidak formal dan tidak dilakukan dengan sistematika yang kaku sehingga Prof. Jimly bebas melompat dari satu topik ke topik lain yang kebetulan melintas dalam benak beliau.

Meski nampak optimis dan positif terkait kesuksesan pemilu tahun 2009, Prof. Jimly juga tidak memungkiri adanya berbagai persoalan yang menunjukkan kekuarangsiapan bangsa ini dalam menyelenggarakan pemilu. Terjadinya berbagai perubahan aturan, menurut beliau, adalah salah salah satu sumber masalah. Dulu pernah ditetapkan pemilihan anggota legislatif ditentukan dengan nomor urut dalam partai, kini dengan suara terbanyak. Sementara itu, kalau pemilih mencontreng partai, bukan nama caleg, nomor urut bisa menentukan. Aturannya terlalu banyak dan rumit, rakyat jadi bingung, demikin beliau mengilustrasikan. Selain itu, beliau menyoroti banyaknya baliho propaganda caleg tanpa menyentuh esensi fungsi wakil rakyat. Di satu sisi caleg berjualan wajah dan kebaikan, di sisi yang lain banyak anggota DPR yang diperkarakan karena tuduhan korupsi. Situasi ini bisa membuat masyarakat apatis.

Masalah lain terkait adanya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang kini independen. Akibatnya, Panwaslu sangat ketat atau terlalu semangat dalam melakukan pengawasan sehingga sangat banyak temuan. Ini juga menimbulkan huru hara yang menghambat konsentrasi kerja KPU. Karena banyak sekali temuan ini, akhirnya dibentuklan Dewan Kehormatan untuk menengahi persoalan KPU dengan Prof. Jimly sebagai ketuanya. Sejak menjabat, sudah ada beberapa kasus yang ditangani. Di beberapa daerah ditemukan misalnya ada anggota KPU yang adalah anggota partai. Ada juga kasus anggota KPU menjadi caleg tahun 2004 padahal syarat jadi anggota KPU adalah sudah tidak aktif berpolitik selama sekian tahun. Untuk menangani kasus seperti ini, kadang harus dilakukan pemecatan dan penggantian yang tentu saja mengundang kontroversi.

Pernah sekali waktu dilakukan pemecatan atas anggota KPU di Papua dan polisi tidak setuju karena diduga akan menimbulkan kerusuhan. Pasalnya, anggota KPU yang dipecat itu mewakili kelopok masyarakat tertentu. Prof. Jimly secara berkelakar menjelaskan bahwa tugasnya memang adalah memecat anggota KPU yang tidak memenuhi syarat itu. Kalau kemudian ada kerusuhan, itu adalah tugas polisi. ”Mari kita bagi-bagi tugas dalam mengurus negeri ini”, demikian beliau berkelakar disambut riuh tawa hadirin.

Prof. Jimly juga menyampaikan kasus Daftar Pemilih Tetap di Jawa Timur yang aneh sehingga menyita banyak energi untuk menanangainya. Selain itu, jumlah partai yang sangat amat banyak juga membuat urusan jadi lebih rumit. Ditambah lagi dengan perubahan cara memilih dari mencoblos jadi menconteng, generasi lama akan mengalami kesulitan dengan perubahan ini. Meski demikian, Prof. Jimly kembali menyampaikan optimismenya, bahwa masa-masa sulit dalam transisi ini harus dihadapi dan akan berlalu. Sekali lagi beliau menegaskan, tahun 1999 kita dipuji dengan pemilu yang berhasil, demikian pula tahun 2004. Kita dipuji di mana-mana. Sekarang saatnya untuk membuktikan sekali lagi bahwa kita memang layak disebut negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Jika kita berhasil tahun ini, maka ke depan akan terjadi konsolidasi. Yang pasti, dengan penetapan threshold yang sedemikian rupa orang-orang yang gagal dengan partainya tahun ini akan kapok bikin partai baru dan jumlah partai akan mengecil sehingga pengelolaan demokrasi menjadi lebih mudah.

Selain menyampaikan berbagai masalah, Prof. Jimly juga tidak lupa mengajak hadirin untuk melihat secara obyektif bahwa negara kita sudah banyak kemajuannya. Sistem check and balances yang terjadi antara lembaga pemerintahan adalah pertanda baik adanya kemajuan. Kita juga telah berhasil melakukan amandemen terhadap konstitusi kita, UUD 1945, sehingga konstitusi kita kini adalah salah satu yang termodern karena telah mengadopsi nilai-nilai universal yang dianut peradaban modern seperti hak asasi manusia. Beliau juga menegaskan bahwa pers kita kini menikmati kemerdekaan yang luar biasa, walaupun di saat yang sama beliau juga mensinyalir ada yang kebablasan mengartikan dan menikmati kebebasan itu. Pelan-pelan kita akan perbaiki dan kebebasan ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kita mengarah pada demokrasi yang berdasarkan hukum, demikian tegas Prof. Jimly.

Selain bicara tentang pemilu, Prof. Jimly tentu saja banyak berbicara tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Singkat cerita, MK adalah lembaga yang berkewenangan mengawal dan menafsir konstitusi. Prof. Jimly berbicara tentang sejarah MK dan perjalanannya selama hampir enam tahun mengawal konstitusi. Beliau menegaskan bahwa MK sangat produktif dalam memutus perkaran hukum. Lebih dari 200 kasus telah diputuskan dengan hasil yang tidak mengecewakan. Satu hal yang ditegaskan Prof. Jimly adalah adanya keterbukaan dan tradisi berdebat di kalangan hakim MK yang berjumlah 9 orang. Keterbukaan dalam berdebat dan berbeda pendapat ini membuat keputusan selalu dicapai dengan analisis dan pertimbangan yang komprehensif. ”Dari dua ratus lebih keputusan itu, tidak ada satupun yang disesali oleh MK”, demikian Prof. Jimly menegaskan. Semua itu semata-mata karena semua pemahaman dan pandangan sudah dikemukakan sebelum mengambil keputusan dan semua mazab berpikir telah dipertimbangkan. Perdebatan yang panjang dan bebas namun bertanggung jawab telah dilewati sebelum sebuah kasus disimpulkan. Meski tentunya tidak setiap keputusan memuaskan semua pihak, analisis mendalam yang dilakukan sebelum diambilnya keputusan telah membuat para hakim berpuas diri.

Prof. Jimly mengenang kisah sesaat setelah dibentuknya MK. Dari sembilan orang hakim yang terpilih, ternyata sebagian besar berdomisili di luar Jakarta dan tidak memiliki akomodasi di Jakarta. Sementara itu, dukungan infrastruktur belum memadai. Hal ini mengundang kreativitas Prof. Jimly untuk menghubungi salah satu hotel di Jakarta dan meminta kesediaan mereka memberikan ’tumpangan’ kepada para hakim. Dengan jaminan pribadi Prof. Jimly, persoalan akomodasi bisa teratasi.

Selain urusan akomodasi, MK juga belum memiliki gedung sendiri. MK masih bersifat nomaden, meminjam gedung dari sana sini. Sambil berkelakar Prof. Jimly menegaskan prinsipnya bahwa semua gedung di negeri ini adalah gedung MK sebagai lembaga pengawal konstitusi di tanah air. Oleh karena itulah MK tidak kesulitasn sekaligus tidak merasa risih meminjam berbagai gedung di Jakarta. Dengan perjuangan yang gigih dan integritas yang tinggi, kini MK sudah memiliki gedung yang megah dan modern. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, segala fasilitas tersedia dengan standar modern, termasuk teknologi informasi yang state of the art..

Prof. Jimly mengisahkan cerita di balik layar saat pembangunan gedung MK. Secara berkala, Prof. Jimly mengumpulkan karyawan MK untuk mengingatkan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menerima hadiah dari pemborong untuk menjaga obyektivitas bersama dalam menjaga kualitas bangunan. Hal ini rupanya dipatuhi oleh semua orang. Selain itu, Prof. Jimly juga mengusulkan aspek arsitektur yang nyeleneh atau menyimpang dari pakem yaitu meminta agar pilar gedung MK berjumlah sembilan. Awalnya ini ditolak oleh arsitek dan pemborong karena tidak lazim. Prof. Jimly berargumentasi bahwa jumlah sembilan ini melambangkan jumlah hakim MK. Selain itu, lagi-lagi sambil berkelakar, aturan arsitektur harus tunduk pada konsititusi, ketentuan hukum tertinggi di negeri ini. Hadirin pun tergelak mendengar anekdot cerdas itu.

Singkat cerita, gedung MK berdiri megah dan terselesaikan dengan kualitas dan dalam waktu yang semestinya. Yang mengharukan adalah adanya upacara pemberian hadiah kepada tukang batu terbaik, tukang kayu terbaik dan seterusnya yang menghadirkan kebanggaan pada para tukang bangunan itu. Selain itu, proyek gedung MK adalah salah satu proyek dengan nilai total yang tidak terlalu tinggi namun dengan keuntungan bersih terbesar bagi pemborong. Selain itu gedung itu juga mendapat penghargaan salah satu desain arsitektur terbaik. Satu pelajaran moral yang bisa diambil dari fenomena menarik ini adalah bahwa jika sesuatu dikerjakan sesuai aturan dan dengan integritas yang semestinya, maka kualitas, dan keuntungan materi akan datang dengan sendirinya.

Prof. Jimly juga memaparkan prestasi MK yang berhasil menjalin kerjasama dengan 16 negara. Kerjasama ini tidak saja dalam bentuk komunikasi dan pertukaran informasi seputar konstitusi tetapi juga berbuah keuntungan materi berupa beasiswa studi lanjut bagi karyawan MK. Prof. Jimly bahkan berhasil mendapat beasiswa dari Ukraina, sebuah negara yang selama ini tidak begitu populer di Indonesia. Karena kuota beaisiswa lebih dari jumlah karyawan MK yang harus disekolahkan, beasiswa ini akhirnya juga diberikan kepada dosen dan karyawan instansi lain.

Dalam sesi tanya jawab, ada penanya yang menyampaikan rasa penasarannya mengapa Prof. Jimly mengundurkan diri dari MK. Jawaban beliau sangat diplomatis bahwa tugasnya mengawal kelahiran MK telah selesai. Meski didesak, Prof. Jimly tidak sampai memaparkan secara rinci alasan-alasan yang selama ini tidak diungkap pada publik. Meskipun sangat kritis dan obyektif, Prof. Jimly tidak terjebak menjadi orang ’di luar pagar’ yang mudah mengumbar isu-isu sensitif demi popularitas pribadi. Setidaknya, demikian yang terlihat malam itu.

Saat ditanya mengenai kemungkinan TNI untuk menyalurkan hak pilihnya, Prof. Jimly memandang bahwa TNI juga harus diberi kesempatan menikmati haknya. Tentu saja setalah segala sesuatunya memungkinkan dan terjadi konsolidasi di tubuh TNI sendiri. Intinya, hak memilih harus dinikmati siapa saja sebagai warga negara yang memenuhi syarat. Terkait penggunaan suara dan isu golput diskusi sangat menarik terutama karena melibatkan perbandingan antara Indonesia dan Australia. Prof. Jimly juga menanggapi fatwa golput MUI. Beliau memandang secara positif dari sudut yang tepat.

Diskusi berlangsung hangat dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan. Yang jelas, semua perserta nampak bersemangat mengikuti sampai berakhirnya diskusi saat malam sudah agak larut. Diskusi yang berjalan lentur dan mengalir sangat kondusif untuk bagi lahirnya diskusi yang intens. Namun begitu, sistematika diskusi yang tidak rijid membuat isinya tidak mudah untuk didokumentasikan. Setiap orang bisa jadi mendapat kerincian pemahaman yang tidak seragam tergantung dari ketertarikan masing-masing. Yang jelas, semuanya mungkin bersepakat bahwa dalam diskusi malam itu, berseliweran berbagai informasi yang sangat penting untuk disimak. Di akhir diskusi, Prof. Jimly menginformasikan keaktivannya di Facebook termasuk berbagai informasi cuma-cuma yang tersedia di website pribadinya, http://www.jimly.com. Rupanya Prof. Jimly telah berpindah dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Facebook.

Rombongan Wollongong yang terdiri dari Pak Nadir, Pak Garda, Andi, Pak Iccha, dan Pak Kresno bertolak meninggalkan Sydney saat malam sudah cukup larut. Rintik hujan yang tak berhenti tidak mengurungkan niat untuk kembali ke Wollongong. Di kota kecil inilah, postulat Prof. Jimly tentang pentingnya Pemilu 2009 bagi bangsa Indonesia akan menjalani ujiannya. Untuk pertama kalinya, Wollongong akan menyelenggarakan pemilu sendiri tahun ini.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: